Jum'at, 28 November 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

Bagaimana Mengurus IMB? Bacalah Syarat Ini!

Lahyanto Nadie   -   Kamis, 11 Juli 2013, 11:47 WIB

BERITA TERKAIT

Bisnis.com, JAKARTA - Bagaimana mengurus izin mendirikan bangunan alias IMB? Setiap daerah kabupaten maupun provinsi memiliki aturan masing-masing mengenai tata cara permohonan IMB.

Secara umum syarat-syarat dan cara mengurus imb renovasi rumah atau bangun rumah cukup mudah, yakni dengan menyiapkan berkas-berkas ini:

Mengisi formulir Permohonan Izin.
Foto Copy surat tanah
Gambar konstruksi bangunan (denah, tampak muka, samping, belakang, rencana utilitas)
Fotocopy KTP
Persetujuan tetangga (khusus bangunan bertingkat)
Bukti pelunasan PBB

Bila Anda akan melakukan renovasi rumah atau bangun rumah di Jakarta, maka tata cara permohonan IMB dapat dilihat dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (KepGub DKI No. 76/2000).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a KepGub DKI No. 76/2000, maka cara mengurus IMB renovasi rumah yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan IMB bagi rumah tinggal di daerah khusus Ibukota Jakarta dan harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

Pertama, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (1 lembar);

Kedua, fotokopi surat-surat tanah (1 set) yang terdiri dari:

1. Sertifikat tanah.
2. Surat keputusan pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat yang berwenang dan instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut.
3. Surat kavling dan Pemerintah Daerah, Walikotamadya atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur.

4. Fatwa tanah atau rekomendasi dan Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat.

5. Surat keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara.

6. Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah.

7. Surat pernyataan dari instansi Pemerintah atau Pemimpin Proyek Tim Pembebasan Tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah.

8. Hasil Sidang Panitia A yang dikeluarkan Kantor Pertanahan disertai Surat Pernyataan pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui oleh lurah setempat.

9. Surat girik, disertai surat pernyataan pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui oleh lurah setempat.

10. Surat Kohir Verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa Pemilik sudah menempati, menguasai tanah Verponding tersebut selama 10 tahun atau lebih, baik sebagian atau seluruhnya dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat.

11. Surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon.

12. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, bagi yang disyaratkan;

13. Keterangan dan Peta Rencana Kota dan Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal 7 lembar;

14. Peta Kutipan Rencana Kota dan Dinas/Suku Dinas untuk Bangunan rumah tinggal pada lokasi yang telah dikeluarkan IMB sebagai pengganti Keterangan dan Peta Rencana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. angka 5) pasal ini sebanyak minimal tujuh set;

15. Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set;

16. Fotokopi surat izin bekerja sebagai penanggung jawab rancangan arsitektur, kecuali untuk bangunan Wisma Kecil dan Wisma Sedang di daerah bukan Real Estat dan bukan daerah pemugaran (1 lembar);

17. Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK), untuk bangunan rumah tinggal di daerah pemugaran golongan A dan B;

18. Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk bangunan rumah tinggal dengan bentangan struktur yang dominan lebih besar dari enam meter serta fotokopi surat izin bekerja Perencana Struktur (1 lembar);

19. Data hasil penyelidikan tanah bagi yang disyaratkan (3 set).

Namun, bagi renovasi rumah kecil atas rumah tinggal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KepGub DKI No. 76/2000 juga dimungkinkan untuk mendapatkan Izin Khusus/Keterangan Membangun yang diterbitkan oleh Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk menanyakan tata cara/prosedur IMB pada daerah Anda, maka Anda dapat menanyakannya kepada instasi pemerintah setempat yang mengurus perizinan IMB pada daerah Anda mengenai syarat-syarat dan tata cara mengurus imb renovasi rumah.

Ada beberapa komponen tarif dan biaya terkait tata cara mengurus imb renovasi rumah atau bangun rumah, yaitu:

- Tarif dasar retribusi dihitung per m2.

- Tarif dasar bangunan non gedung : pagar, jalan dan parkir, teras/bangunan terbuka, saluran dan jembatan, kolom, menara, cerobong dan sejenisnya. Dihitung per m2.

- Tarif bangunan induk disesuaikan dengan kelas jalan (jalan utama, jalan lokal, jalan desa, gang), jenis bangunan (sosial, non komersial, komersial), jumlah lantai (I, II, III, dst), luas bangunan (0-100m2, 101-250m2, >251m2)

TIDAK SEMUA

Namun, tidak semua renovasi rumah atau bangunan rumah harus disertai IMB. Menurut Perda No. 7/1991, pasal 17 ayat 2 menyatakan bahwa pembangunan atau renovasi rumah yang kurang dari 12 m2 tidak perlu menggunakan IMB. Berikut ini ada beberapa kegiatan yang tidak memerlukan izin:

- Pekerjaan yang termasuk dalam pemeliharaan dan perawatan bangunan yang bersifat biasa.

- Mendirikan kandang pemeliharaan binatang atau bangun-bangunan di halaman belakang dan isinya tidak lebih dari 12 m2.

- Bangun-bangunan di bawah tanah.

- Perbaikan-perbaikan yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

- Jika renovasi rumah yang dilakukan tergolong kecil dan bangunan tersebut telah memiliki IMB, maka tidak perlu mengurus IMB baru. Cukup dengan surat keterangan membangun. Misalnya, renovasi rumah berupa penambahan ruang yang luasnya tidak lebih dari 30% luas bangunan lama. Luas ruang tambahan juga tidak lebih dari 250 meter persegi.

- Jika renovasi rumah berupa penambahan lantai, luas lantai atas tidak lebih dari dari 50% luas lantai bawah. Ukurannya juga tidak lebih dari 250 meter persegi.

Lain halnya jika renovasi rumah yang dilakukan berupa perubahan fasad, tata letak ruangan atau struktur bangunan keseluruhan. Renovasi rumah seperti ini butuh IMB baru. Hal ini juga berlaku pada renovasi rumah dengan penambahan ruang lebih dari 30% luas bangunan lama.

Jadi bagi Anda yang ingin melakukan bangun rumah atau renovasi rumah diatas 12 m2 dengan hati tenang, segeralah mengurus IMB-nya terlebih dahulu, jika tidak, rumah Anda bisa disegel. Dendanya justru lebih banyak daripada biaya pembuatan IMB. Nah, sudahkah Anda memahami syarat dan tata cara mengurus IMB renovasi rumah atau bangun rumah?

 

Jangan Lewatkan!

 

 


Editor : Lahyanto Nadie

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.