Jum'at, 29 Agustus 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

Hore, PNS Bakal Disediakan KPR Khusus

Oktaviano DB Hana   -   Senin, 06 Januari 2014, 22:33 WIB

BERITA TERKAIT

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) menjajaki penerapan kredit pemilikan rumah (KPR) guna meningkatkan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi pegawai negeri sipil. 

Kepala Pelaksana Bapertarum-PNS Heroe Soelistiawan menuturkan penyaluran bantuan pemenuhan kebutuhan papan bagi PNS masih minim. Jumlah penyaluran bantuan uang muka pada 2013, menurutnya, masih berada di bawah 10% dari total target sebanyak 15.000 PNS. 

“Tahun lalu bantuan uang muka, tambahan bantuan uang muka, bantuan biaya membangun dan pengembalian tabungan masih di bawah target. Tapi, target 2014 harus sama, yakni 15.000. Jadi harus di atas 10.000,” katanya kepada Bisnis, Senin (6/1/2014). 

Dia mengungkapkan salah satu kendala minimnya penyerapan adalah struktur dari program Bapertarum-PNS yang masih kurang mengakomodasi kemudahan bagi kredit PNS.

Menurutnya, terpisahnya kredit bantuan uang muka dengan kredit pemilikan properti (KPR) yang dilayani pihak perbankan akan menyulitkan PNS dalam membayar cicilan kredit. 

Untuk itu, dia menuturkan pihaknya tengah menjajaki kemungkinan diberlakukannya KPR khusus bagi PNS. “Ini yang dirasa memberatkan, apalagi harus harus diangsur sama-sama. Jadinya, iuran di 5 tahun pertama itu tinggi,” ungkapnya. 

Melalui KPR-PNS tersebut, KPR dari perbankan akan menjadi satu bagian dengan fasilitas bantuan uang muka dari Bapertarum-PNS.

Untuk itu, dia menuturkan pihaknya berencana menggandeng 18 bank yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. 


Editor : Hery Lazuardi

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.