Lelang Rusunawa Dimatikan, Anggota DPRD Berharap Dimasukkan APBD 2017

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus berharap agar 22 lokasi lelang proyek pembangunan rusunawa di APBD 2016 yang dimatikan Pemprov DKI dapat dimasukkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.
Puput Ady Sukarno
Puput Ady Sukarno - Bisnis.com 20 Agustus 2016  |  20:30 WIB
Rusunawa Rawa Bebek - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus berharap agar 22 lokasi lelang proyek pembangunan rusunawa di APBD 2016 yang dimatikan Pemprov DKI dapat dimasukkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Anggota Fraksi Nasdem tersebut sangat menyayangkan dimatikannya lelang puluhan lokasi pembangunan rusunawa yang seharusnya dapat menambah ribuan unit rusunawa baru di DKI Jakarta tersebut.

Meski demikian, pihaknya pun selain meminta dapat dianggarkan kembalin pada APBD 2017, ju,lah pembangunan rusunawa di tahun depan juga harus ditambahkan sekalian, guna mengejar ketertinggalan pasokan rusunawa. "Kami sangat menginginkan 22 yang dihentikan ini bisa ditambah 10 lagi," ujarnya, Sabtu (20/8/2016)

Pihaknya juga menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perumahan dan Gedung Pemda harus me,astikan bahwa pengerjaan proyek itu dapat selesai dalam satu tahun anggaran.

Bahkan pihaknya meminta untuk mencontoh keberhasilan pembangunan proyek rusunawa di negeri China yang dapat menyelesaikan ribuan unit dalam waktu yang sangat singkat dalam sepekan, dengan dukungan teknologi.

"Tapi iini harus bisa dikerjakan dalam satu tahun. Di China, orang bangun 50.000 unit rusun itu satu Minggu. Ya pekerjanya jangan 6 orang dong, 6000 orang, kan sama biayanya. Kalau dibilang satu tahun nggak kelar bangun rumah, mau sampai berapa tahun?," ujarnya.

Sebelumnya diketahui bahwa Dinas Perumahan dan Gedung Pemda telah meminta Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta untuk mematikan lelang pembangunan rusunawa di 22 lokasi tahun ini.

Pasalnya selain melihat perkiraan waktu yang tidak bisa terkejar penyelesaiannya, juga dikarenakan penyesuaian anggaran sebagai akibat dari tertundanya dana bagi hasil dari pemerintah pusat kepada DKI Jakarta.

Tag : rusunawa
Editor : Fatkhul Maskur

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top