Amnesti Pajak Jadi Pendorong Gairah Investasi Properti

Amnesti pajak dinilai menjadi suplemen baru bagi sektor properti setelah Bank Indonesia melonggarkan kebijakan ketentuan rasio kredit terhadap nilai agunan, Loan to Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan rasio kredit terhadap pendanaan, Loan to Financing Ratio (LFR).
Mia Chitra Dinisari | 25 Agustus 2016 08:37 WIB
Pengerjaan proyek apartemen. - Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA- Amnesti pajak dinilai menjadi suplemen baru bagi sektor properti setelah Bank Indonesia melonggarkan kebijakan ketentuan rasio kredit terhadap nilai agunan, Loan to Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan rasio kredit terhadap pendanaan, Loan to Financing Ratio (LFR).

Banyak pihak memperkirakan sektor properti dipercaya menjadi incaran dana repatriasi yang masuk ke Indonesia hasil dari regulasi pengampunan pajak (tax amnesty) tersebut. Melalui dana repatriasi itu para investor akan menanamkan modalnya pada sektor properti.
 
Meskipun tidak secara langsung memengaruhi bisnis properti, Anton Sitorus, Direktur Savills Indonesia, mempercayai bahwa likuiditas sektor properti Indonesia akan bertambah karena orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari amnesti pajak, akan membelanjakan uangnya keproduk properti.
 
"Bisa saja mereka memborong properti tertentu seperti apartemen atau juga landed house dengan motif investasi. Pengembang juga akan mendapatkan dana konstruksi dari dana luar yang masuk ke Indonesia. Dari situ, proyek-proyek properti baru bisa lahir dan properti Indonesia kembali bergairah,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com.
 
Masuknya dana segar ke dalam negeri, katanya, tentu akan menggairahkan minat investasi. Penyerapan tenaga kerja di sektor riil akan meningkatkan. Permintaan atas properti tentunya memberikan efek ganda. Karena, konsumsi semen, baja, atau alat bangunan dan alat rumah tangga lainnya akan meningkat. “Dampaknya dimulai dari properti, akan berkesinambungan secara signifikan ke sektor lain”, terangnya.
 

Sementara itu, Nio Yantony, Direktur Utama PT Pikko Land Development Tbk, menghimbau masyarakat untuk melihat peluang menarik ini. Perseroan lanjutnya akan menjadi bagian dalam momentum ini dengan mengembangkan produk bermutu tinggi. Salah satunya adalah proyek Signature Park Grande yang berlokasi di Central Business District MT. Haryono, Jakarta Timur.

Nia mengatakan apartemen Signature Park Grande merupakan kawasan pengembangan terintegrasi yang terdiri dengan 2 (dua) menara yaitu The Light (19 lantai) dan Green Signature (20 lantai) dengan total 2.500 unit bersertifikat strata title.
 
Di lahan seluas 4.4 hektar juga dibangun Pusat bisnis dan komersial 3 lantai (business & commercial center seperti restoran Alfresco serta lifestyle center) yang dilengkapi berbagai fasilitas berkelas dan lansekap hijau.
 
Mereka mengangkat konsep one stop living yang diusung Signature Park Grande merupakan representasi hunian masyarakat perkotaan karena lokasinya strategis dan tempat publik (mobilitas) seperti pusat perkantoran, pendidikan, kesehatan, dan hiburan.
 
“Rencana serahterima unit kepada enduser maupun investor mulai Desember 2016 untuk menara The Light dan Green Signature mulai Juni 2017. Sedangkan realisasikan penutupan atap akhir (topping off) telah dilaksanakan pada akhir 2015, lalu” ujar Nio Yantony.
 
Apartemen The Light dan Green Signature yang dikembangankan PT KSO Fortuna Indonesia, konsorsium anak usaha PT Pikko Land Development Tbk dengan PJM Group ini, memiliki 3 (tiga) tipe unit kamar dan dipasarkan dengan harga kompetitif mulai Rp 700-jutaan hingga Rp 1.6 miliaran sesuai dengan komposisi kamar per unitnya. Untuk pusat bisnis dan komersial, dipasarkan pada kisaran harga Rp.3,3 hingga Rp. 6,7 milliar untuk luas 44 sampai 90 meter persegi.

Tag : properti, Tax Amnesty
Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top