Akses KPR: Banyak PNS Tidak Lolos BI Checking

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum maksimal mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) karena tidak lolos BI-Checking.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 22 September 2017  |  00:48 WIB
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Tangerang menyerahkan laporan SPT kepada petugas Pajak, Tangerang, Banten, Senin (27/3). - Antara/Fajrin Raharjo

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum maksimal mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) karena tidak lolos BI-Checking.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti menjelaskan saat ini karakteristik masyarakat penerima manfaat KPR FLPP masih didominasi oleh swasta sebesar 74,35%, PNS 12,59%, Wiraswasta 76%, TNI/POLRI 4%, dan lainnya 1,47%.

Menurutnya PNS belum maskimal mengakses KPR flpp lantaran banyak yang telah mengajukan kredit komersial lain seperti elektronik ataupun elektronik yang dianggap konsumtif sehingga menjadi kendala untuk lolos dari BI-Checking.

“Makanya kami sedang pertimbangkan agar PNS baru yang nantinya menjadi sasaran pertama yang ditawarkan program ini supaya mereka jangan mengambil kredit konsumtif duluan,”katanya Kamis (21/9/2017).

Kementerian PUPR telah menyesuaikan target kredit perumahan bersubsidi menjadi 279.000 unit yang terdiri atas KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar 239.000 unit dan KPR FLPP sebesar 40.000 unit.

Anggaran untuk FLPP turun dari semula Rp9,7 triliun menjadi Rp4,5 triliun, yang mana Rp1,4 triliun diantaranya mencakup dana pengembalian pokok, akan tetapi penurunan tersebut dikompensasi dengan kenaikan SSB dari Rp312 miliar menjadi Rp615 miliar

Kementerian pun masihmengharapkan pencairan dana pembiayaan perumahan subsidi berskema Fasililitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 senilai Rp4,5 triliun dapat segera dicairkan bulan ini guna mendorong percepatan target penyaluran.

Pencairan dana FLPP memang memiliki kecenderungan selalu terlambat padahal tuntutan pembayaran mendesak untuk segera dilakukan. Saat ini untuk menyisatinya pihaknya masih menggunakan dana pengembalian pokok FLPP senilai Rp800 miliar.

“APBN-P masih menunggu kelengkapan administrasi. Tapi setidaknya lewat pengembalian pokok kami hingga awal September ini sudah menyalurkan sekitar 8.000 unit rumah atau sekitar Rp80 miliar. Bulan September ini kira-kira sudaj bisa cair,” katanya.

Setelah cairnya dana FLPP, dia juga mengharapkan target tahun ini bisa secara maksimal disalurkan. Terutama karena pemerintah juga sedang berfokus memberdayakan dan memperbesar peranan Bank Pembangunan Daerah dalam penyalurannya. Hal itu dikarenakan Bank daerah dianggap lebih mengetahui karakteristk masyarakat setempat, serta memiliki kantor cabang hingga pelosok yang bisa mendorong penyaluran lebih tepat sasaran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Terutama kalau BPD supaya lebih sehat banyak yang menyalurkan KPR akan mendorong sekuritisasinya lebih baik,” imbuhnya.

Tag : kpr
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top