Produsen Minta Pemberlakuan BMAD Baja Lapis Seng Dikaji

Produsen baja ringan yang tergabung dalam tiga asosiasi, yakni Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Asosiasi Produsen Baja Ringan Indonesia (APBRI) dan Asosiasi Baja Ringan dan Atap Ringan Indonesia (Asbarindo) meminta rencana penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 49% untuk bahan baku Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) Warna asal China dan 18% dari Vietnam dikaji ulang.
Ipak Ayu H Nurcaya
Ipak Ayu H Nurcaya - Bisnis.com 07 Desember 2017  |  17:10 WIB
Baja ringan - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen baja ringan yang tergabung dalam tiga asosiasi, yakni Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Asosiasi Produsen Baja Ringan Indonesia (APBRI) dan Asosiasi Baja Ringan dan Atap Ringan Indonesia (Asbarindo) meminta rencana penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 49% untuk bahan baku Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) Warna asal China dan 18% dari Vietnam dikaji ulang.

Pasalnya hal ini akan berdampak terhadap industri terkait lainnya, termasuk program sejuta rumah yang saat ini terus berjalan.

Ketua Asbarindo, Dwi Sudaryono mengatakan, kebijakan ini akan mengganggu industri hilir baja dalam negeri yang berupa produksi atap metal dan baja ringan. Dengan demikian, pada akhirnya akan berimbas pada pasokan bahan baku pada sektor konstruksi dan properti.

"Padahal pemerintah sedang gencar menggalakkan kedua sektor tersebut, baik untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur maupun menggenjot program pembangunan Sejuta Rumah," katanya melalui siaran pers, Kamis (7/12/2017).

Saat ini saja, pemerintah sudah menetapkan harga rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jika ongkos impor bahan baku naik, maka harga material baja ringan juga akan ikut meningkat yang diperkirakan sebesar 10%.

Imbasnya, harga rumah bisa ikut naik dan mungkin tidak masuk dalam kategori rumah subsidi yang ditetapkan pemerintah.

Ketua APBRI Benny Lau menambahkan saat ini ongkos impor baja dari China saja sebesar 12%. Dia mengkhawatirkan akan ada dampak negatif jika kebijakan anti dumping ini diterapkan.

Dampak ini, menurutnya, bisa ke masyarakat, produk akhir dari baja akan bertambah mahal akibat dari ongkos produksi yang naik untuk membayar bea masuk itu.

Ketua ARFI Novia Budiman menilai, selama ini tingkat impor bahan baku baja tinggi akibat pasokan di dalam negeri masih kurang untuk memenuhi kebutuhan produsen.

"Kapasitas produksi BJLAS Warna dalam negeri hanya sebesar 150.000 ton per-tahun, sementara tingkat konsumsi BJLAS Warna rata-rata 350.000 ton per-tahun," katanya.

Selain berdampak ke masyarakat, imbuh dia, pelaku industri baja ringan juga akan dirugikan. Pasalnya, nantinya terjadi keterbatasan pasokan yang bisa berakibat buruk, yakni produsen atap metal tutup karena kekurangan pasokan bahan baku.

 

 

Tag : baja
Editor : Rahayuningsih

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top