Ini Tahapan Registrasi Pengembang Tahun Depan

Kementerian PUPR akan meningkatkan pelayanan dan pengawasan penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan membuat sistem registrasi pengembang yang mulai diberlakukan pada awal Januari 2018.
Anitana Widya Puspa | 24 Desember 2017 02:25 WIB
Perumahan sederhana - Antara/Raisan Al/Farisi

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian PUPR akan meningkatkan pelayanan dan pengawasan penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan membuat sistem registrasi pengembang yang mulai diberlakukan pada awal Januari 2018.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan melalui sistem itu hanya pengembang yang sudah terdaftar saja yang bisa membangun rumah subsidi berskema FLPP.

"Registrasi pengembang dilaksanakan dalam rangka menata, mengkoordinir dan meningkatkan peran asosiasi dan pengembang dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, sehingga MBR dapat terlindungi dengan kepastian kualitas rumah yang dibelinya," katanya dikutip Sabtu (23/12).

Lana menjabarkan registrasi pengembang dilakukan dalam beberapa tahap, pertama tahap registrasi Asosiasi dan Pengembang (Januari – Maret 2018). Tahap kedua, Tahap Seleksi Asosiasi dan Pengembang (April – Juni 2018). Tahap ketiga mencakup Tahap Sertifikasi Asosiasi dan Pengembang (Juli– Desember 2018. Serta tahap terkahir yakni Reward dan Punishment Asosiasi dan Pengembang (Desember 2018).

Dirut PPDPP Budi Hartono mengatakan kementerian juga telah memiliki Sistem Layanan e-FLPP yang merupakan sistem layanan verifikasi terhadap data calon debitur FLPP yang diajukan oleh Bank Pelaksana.

Sistem ini mampu meminimalisir human eror dalam pemasukan data dan mempercepat layanan dari yang sebelumnya 5 hari kerja menjadi 3 hari kerja. Dengan sistem ini, 5.000 data dapat diverifikasi dalam waktu lebih kurang satu jam, sehingga mampu mempercepat pelayanan pencairan dana FLPP kepada MBR.

Selain itu di tahun 2017 ini PPDPP juga bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan melakukan pemanfaatan data melalui KTP Elektronik yang telah terhubung dengan Kemendagri untuk memastikan keabsahan data calon debitur sesuai dengan yang disyaratkan.

Adapun Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Ditjen Pembiayaan Perumahan pada tahun 2018 akan menyalurkan KPR Subsidi melalui program FLPP bagi sebanyak 42.326 unit rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Dana yang disalurkan sebesar Rp 4,5 triliun yang terdiri Rp 2,2 triliun berasal dari DIPA dan Rp 2,3 triliun dari optimalisasi pengembalian pokok.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, keberhasilan penyaluran KPR subsidi FLPP tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang tersalurkan, melainkan juga harus dilihat kualitas rumah subsidi yang dibangun pengembang, sehingga keluhan konsumen bisa diatasi dengan baik.

Kedepan saya ingin konsumen lebih dilindungi. Saya bertanggung jawab untuk melindungi konsumen apalagi KPR FLPP, karena ada uang rakyat di sana," katanya.

Adapun daftar 40 bank yang akan menyalurkan FLPP tahun depan adalah sebagai berikut : 1. Bank Arta Graha internasional, 2. Bank Rakyat Indonesia, 3. Bank Negara Indonesia, 4. Bank Mandiri, 5. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, 6. Bank Mayora, 7. Bank Sumut, 8. Bank Riau Kepri, 9. Bank Nagari, 10. Bank Jambi, 11. Bank Sumselbabel, 12. Bank BJB, 13. Bank DKI, 14. Bank Jateng,15. Bank BPD DIY, 16. Bank Jatim, 17. Bank NTB, 18. Bank NTT,19. Bank Bali, 20. Bank Kaltimtara, 21. Bank Kalbar, 22. Bank Kalsel, 23. Bank Kalteng, 24. Bank SulutGo, 25. Bank Sulteng, 26. Bank Sultra, 27. Bank Sulselbar, 28. Bank Papua, 29. Bank BRI Syariah, 30. Bank Syariah Mandiri, 31. Bank Aceh, 32. Bank Sumut Syariah, 33. Bank Jambi Syariah, 34. Bank Sumselbabel Syariah, 35. Bank BJB Syariah, 36. Bank Jateng Syariah, 37. Bank Jatim Syariah, 38. Bank Kaltimtara Syariah, 39. Bank Kalsel Syariah dan 40. Bank Sulselbar Syariah

Tag : perumahan
Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top