Bapertarum Dapat Waktu Transisi 3 Bulan

Setelah mengadakan rapat pada Senin (19/2) Menteri PUPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa dengan selesainya masa berfungsi Bappertarum hingga 24 Maret 2018, badan itu diberi masa transisi hingga tiga bulan.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 19 Februari 2018  |  20:49 WIB

Bisnis.com, JAKARTA—Menjelang dibentuknya Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan dengan selesainya masa berfungsi Bappertarum hingga 24 Maret 2018, badan itu diberi masa transisi hingga tiga bulan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan lewat hal-hal yang diatur oleh Kepres, maka seluruh fungsi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) dalam rangka memberikan kewajibannya pada Aparatur Sipil Negara dalam pembelian rumah tetap bisa dijalankan selama 3 bulan ini. Selain itu masa transisi juga diperlukan dari Bapertarum untuk menjadi BP Tapera, seperti pemindahan aset, menetapkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan, termasuk aset mana yang harus dipindahkan. 

Sri menyebut, dirinya telah meminta peninjauan ulang atas rancangan kerja dari BP Tapera. Pertama terkait pengalihan aset dari Bapertarum yang  nilainya di atas Rp11 triliun, akan dikurangi dengan kewajiban membayar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah mengumpulkan tabungan selama ini dan untuk ekspansi BP Tapera ke depan.

Menteri PUPR, ungkap dia, telah menugaskan Kantor akuntansi publik (KAP) melakukan audit berapa jumlah aset dan kewajiban dan berapa yang perlu dibayarkan oleh Bapertarum pada 2018 terutama pada ASN yang sudah pensiun atau disebut pensiun plus pensiun punah.

“Audit sudah selesai minggu ini dan laporan akan disampaikan. Tentu juga sebelumnya ini semua harus disampaikan ke BPK karena pembubaran dan pemindahan aset itu kita sebaiknya di audit,”katanya usai rapat di Kantor kementerian PUPR Senin (18/2).

Dalam operasionalnya nanti Tapera akan mendapatkan pungutan dari ASN, non ASN, terkait nilai kemungkinan volume dari kegiatannya, sisi KPR, renovasi, rehabilitasi. Pada APBN 2018 pun telah dialokasikan modal senilai Rp2,5 triliun bagi operasional BP Tapera.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan dengan beroperasinya tapera nanti, maka harus difokuskan bagi pembeli rumah pertama. Namun pihaknya juga sedang membahas mekanisme untuk bisa mengakomodir hunian sewa bagi generasi milenial yang saat ini cenderung memiliki kesadaran membeli rumah.

Tag : tapera
Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top