Pemangku Kepentingan Diminta Kawal Program Satu Juta Rumah

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan kontribusi pemangku kepentingan dibutuhkan dalam mendukung tercapainya target Program Satu Juta Rumah.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 22 Februari 2018  |  00:53 WIB
Ilustrasi perumahan sederhana - Antara/Raisan Al/Farisi

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan kontribusi pemangku kepentingan dibutuhkan dalam mendukung tercapainya target Program Satu Juta Rumah.

Salah satunya, kata Basuki, berasal dari kalangan akademisi melalui berbagai inovasi teknologi maupun evaluasi kebijakan. Dia menyatakan banyak hal yang sudah pemerintah lakukan dalam menyediakan rumah rakyat meski masih banyak kekurangan,

"Perlu kebijakan dan strategi apa lagi yang mungkin kita bisa lakukan untuk mempercepatnya. Sekarang tidak ada lagi istilah “ada harga ada rupa” karena dengan teknologi dan produksi massal, harga produk lebih murah dengan kualitas baik," ujar Basuki melalui siaran pers pada Rabu (21/2/2019).

Dia menegaskan inovasi teknologi juga diperlukan agar harga rumah subsidi lebih terjangkau lagi dengan kualitas memenuhi standar rumah layak huni. Dia juga menyampaikan kebijakan dan capaian dalam mengurangi kekurangan (backlog) rumah di Indonesia yang mencapai 11,4 juta unit pada 2015.

Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah, asosiasi pengembang perumahan, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya berupaya meningkatkan pasokan dan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memiliki rumah melalui Program Satu Juta Rumah.

Untuk mewujudkan tercapainya program tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk memangkas perizinan perumahan baik di pemerintah pusat maupun yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah No. 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR pada 29 Desember 2016, mendorong kemudahan dan kecepatan perizinan pembangunan perumahan serta dukungan untuk meningkatkan daya beli MBR akan rumah.

Salah satu contoh adalah di Kota Pontianak yang dapat menyelesaikan perizinan perumahan hanya dalam hitungan jam dan daerah lainnya dalam hitungan hari, tidak lagi bulan apalagi tahun.

Dukungan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yakni melakukan pembangunan fisik perumahan bagi MBR di antaranya rusunawa, rumah khusus, perbaikan rumah tidak layak huni melalui bantuan stimulan rumah swadaya, dukungan prasarana sarana dan utilitas untuk perumahan MBR.  

Tag : perumahan
Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top