KPBU Perumahan : REI Akan Kolaborasi dengan YKPP

Asosiasi Pengusaha Real Estate Indonesia (REI) menyebut telah diajak berdiskusi dengan kementerian PUPR untuk membangun perumahan. Menurut REI ada lahan yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) untuk dikerjasamakan.
Anitana Widya Puspa | 23 Agustus 2018 20:28 WIB

Bisnis.com, JAKARTA-- Asosiasi Pengusaha Real Estate Indonesia (REI) menyebut telah diajak berdiskusi dengan kementerian PUPR untuk membangun perumahan. Menurut REI ada lahan yang dimiliki oleh  Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) untuk dikerjasamakan.

Sekjen REI, Paulus Totok Lusida mengatakan lahan YKPP termasuk lahan  swasta karena dananya bukan berasal dari pemerintah melainkan dana langsung para prajurit TNI. Nantinya jika skema ittu sudah jelas, REI akan menunjuk salah satu pengembang untuk merencanakannya.

Keterlibatan REI dibutuhkan karena asosiasi ini memiliki banyak pengembang yang berpengalaman mengembangkan skala perkotaan.

“Kami lagi rancang kalau sudah selesai nanti kami launching. Kemari kami ngobrol dengan  Dirjen Penyediaan Perumahan, pada prinsipnya sudah bagus,” katanya kepada Bisnis Kamis (23/8/2018).

Adapun potensi dan manfaat KPBU perumahan merupakan tambahan dana untuk  penyediaan Infrastruktur, Peningkatan jumlah hunian  dan realisasi hunian  berimbang, Kualitas perencanaan, koordinasi, dan seleksi proyek. Selain itu adanya transparansi dan  value for money yang lebih baik.

Belum lagi meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu adanya kepastian perawatan  secara reguler (aset terawat), Resiko konstruksi, operasi, dan kinerja ditanggung swasta.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya menyatakan akan melansir proyek perumahan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dengan 3 wilayah yang mungkin dijadikan proyek percontohan.

Pemerintah mendorong skema KPBU karena pendanaan dari APBN yang maksimal diberikan pemerintah hanya mampu mendanai 20% dari program sejuta rumah.

KPBU perumahan adalah partisipasi sektor swasta dalam investasi penyediaan perumahan (khususnya rusunawa atau rusunami) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di atas lahan pemerintah berdasarkan perjanjian kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. Skema ini sudah dijalankan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi mengatakan ada 2 pola KPBU yang direncanakan. Pertama penyediaan lahan oleh pemerintah  untuk selanjutnya pembangunan dilakukan swasta dengan skema Built Operate Transfer (BOT). Dalam skema ini pemerintah juga punya kepemilikan.

Tag : program sejuta rumah
Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top