70% Bahan Material Desain Interior Impor

Himpunan Desainer Interior Indonesia atau HDII menilai pelemahan rupiah yang disusul dengan kebijakan menaikkan Pajak Penghasilan Pasal 22 akan memberi dampak kepada industri interior yang 70% bahannya masih impor.
Gloria Fransisca Katharina Lawi | 06 September 2018 20:47 WIB

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN – Himpunan Desainer Interior Indonesia atau HDII menilai pelemahan rupiah yang disusul dengan kebijakan menaikkan Pajak Penghasilan Pasal 22 akan memberi dampak kepada industri interior yang 70% bahannya masih impor.

Ketua Umum HDII, Lea Aziz mengatakan depresiasi rupiah jika menyentuk Rp15.000 akan memberi efek kepada industri desain interior karena 70% dari bahan material berasal dari impor. Sebut saja misalnya material sintesis, plastik untuk rattan sintesis. Begitu pula dengan keramik marmer dan kaca.

“Ini cat, pelitur, semua masih impor. Plastik, kita masih impor, rattan sintesis, HPL [high pressure laminate] itu juga masih impor. Bahan fabric juga kita cuma sedikit, 2,5% sampai 5% di Indonesia, sisanya masih impor,” terang Lea di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Kamis (6/9/2018).

Dia menyebut selama ini belum ada bahan material substitusi yang industrinya ada di Indonesia. Bahan material yang masih tersedia di Indonesia umumnya adalah bahan baku misalnya kayu dan bamboo, namun belum semuanya berbentuk siap pakai sebagai bahan material.

Kendati demikian, Lea menerangkan pelemahan rupiah atas dolar Amerika Serikat (AS) tidak selalu berdampak negatif bagi bisnis interior. Dia menceritakan, dalam beberapa periode krisis moneter di Indonesia, bisnis desain interior tetap eksis karena masyarakat yang memiliki dolar akan cenderung membeli rumah.

“Waktu krismon [krisis moneter] semua collapse, namun interior design tidak. Karena banyak kantor memilih pindah ke rumah tinggal, dan mereka butuh interior designer. Sekarang ini profesi desainer interior juga tidak lagi dipandang sebelah mata. Kita sudah bekerja dalam dukungan pemerintah dan kita berbeda dengan arsitek,” terang Lea.

Lea menambahkan, isu krusial dalam bisnis desain interior saat ini adalah pasar bebas antara desainer lokal dengan desainer asing. Pada dasarnya, pemerintah sudah melakukan proteksi guna meningkatkan standar desainer lokal. Lea mengacungi jempol atas upaya positif pemerintah tersebut. Meskipun demikian, invasi dari desainer lokal ke Indonesia ditandai dalam relasi kepercayaan sesama orang asing dalam proyek mereka di Indonesia.

“Di Malaysia, Singapura, Vietnam, desainer asing tidak bisa sembarangan masuk. Di Indonesia pun demikian, pemerintah kita protect, untuk infrastruktur Indonesia yang kerjakan adalah desainer Indonesia misalnya bandara. Nah, bedanya, desainer asing itu masuk ke Indonesia untuk mengerjakan proyek infrastruktur dan pembangunan sesama orang asing,” ujar Lea.

Dia mengusulkan agar pemerintah bisa mencontoh aturan di Vietnam yang mana desainer asing tidak bisa dengan mudah masuk dan mengerjakan proyek di dalam negeri. Para desainer akan terikat dengan regulasi beserta standar kelayakan untuk mendapat sertifikasi mengerjakan proyek di Indonesia.

“Misalnya saja dicek apakah partner punya building code, lalu berapa jumlah uang di rekening bank sesuai nominal apa tidak. Kalau ada perusahaan, harus di cek usia perusahaan berapa, nah semua aturan ini yang bisa mengakomodasi adalah Kementerian PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat],” kata Lea.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sebanyak 719 barang mengalami kenaikan tarif PPh dari 2,5% menjadi 7,5%. Ada pun sejumlah barang yang masuk dalam kelompok tersebut adalah sejumlah bahan yang diperlukan dalam proses konsumsi dan keperluan lain. Misalnya saja; keramik, ban, produk tekstil, dan perlengkapan elektronik.

Tag : desainer
Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top