GEMPA PALU-DONGGALA: Lima Lokasi Alternatif Relokasi Diidentifikasi

Pemerintah melakukan hasil identifikasi sementara yang menghasilkan lima lokasi alternatif lokasi relokasi.
Anitana Widya Puspa | 10 Oktober 2018 16:49 WIB
Anggota LSM Jerman, ISAR-Germany (International Search and Rescue), pada Minggu (7/20/2018) tiba di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri di Palu, Sulawesi Tengah, untuk memberi bantuan kepada korban gempa, tsunami, dan likuifaksi (pencairan tanah) yang terjadi pada Jumat (28/9/2018). - Reuters/Hannibal Hanschke

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah melakukan hasil identifikasi sementara yang menghasilkan lima lokasi alternatif lokasi relokasi.

Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki menyebut 5 lokasi itu tersebar di tiga kecamatan, yaitu satu lokasi seluas 79,30 hektare di Kecamatan Palu Barat, dua lokasi di Kecamatan Sigi Biromaru seluas 200 ha dan 217 ha serta dua lokasi di Kecamatan Palu  Timur, seluas 57 ha dan 99,63 ha.

Dia menjelaskan kriteria yang dikedepankan dalam pemilihan alternatif lokasi antara lain adalah bebas

dari ancaman bahaya (baik patahan aktif, likuifaksi, longsor, tsunami, banjir, dan mikrozonasi  tinggi gempa bumi), bukan sempadan pantai, sempadan sungai, tidak berada di kawasan  lindung atau kawasan lain dengan kelerengan lebih dari 15%, memiliki akses yang cukup baik  ke sumber air serta penguasaan tanah Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) telah habis.

“Pada lokasi terpilih nantinya  akan dilakukan pembangunan hunian dan infrastruktur pendukung yang melibatkan semua  pihak. Untuk memastikan lokasi yang terpilih aman dari ancaman sesar aktif dan likuifaksi,” katanya Rabu (10/10).

Koordinasi di lapangan kata dia akan dilakukan bersama dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Badan  Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Meteorologi,  Klimatologi dan Geofisika (BMKG), jajaran aparat pemerintah daerah serta Kepala Kanwil  Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun telah disepakati pembagian peran dalam memetakan kondisi  wilayah yang ada. Tim yang dipimpin oleh Dirjen Tata Ruang mengidentifikasi alternatif  lokasi potensial sebagai tempat relokasi. Lokasi ini kemudian akan dikaji aspek  kebencanaannya oleh Badan Geologi dan BMKG untuk memastikan lokasi ini bebas dari  ancaman bahaya (baik patahan aktif, likuafaksi, longsor, tsunami, banjir dan mikrozonasi tinggi gempabumi).

Hasil kajian ini nantinya akan dituangkan dalam dokumen rencana tata  ruang berbasis mitigasi bencana yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan hunian tetap (Huntap) dan infrastruktur pendukungnya oleh Kementerian PUPR. Aspek pengadaan tanah nantinya akan disiapkan oleh Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah

Relokasi ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana rekonstruksinya wajib memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai salah satu bentuk membangun lebih baik (build back better and safer).

Sementara itu berdasarkan Peta Gempa 2017, setidaknya terdapat 89 patahan aktif yang melintasi kawasan permukiman. Jika dikaitkan dengan kebijakan pengurangan  resiko bencana, pada dasarnya diperlukan tiga hal, yaitu relokasi/penghindaran, proteksi melalui  sistem infrastruktur mitigasi bencana (struktural), dan adaptasi melalui Peraturan Zonasi (persyaratan membangun di kawasan rawan bencana), serta penyiapan sistem evakuasi yang  efektif dan efisien (jalur dan tempat evakuasi).

Ketiga kebijakan tersebut dapat menurunkan tingkat bahaya, menurunkan tingkat kerentanan, dan meningkatkan kapasitas wilayah/kota menghadapi bencana sehingga risiko dapat ditekan serta dampak bisa dikurangi bila bencana  terjadi.

Menurutnya upaya relokasi masyarakat memang menjadi salah satu kunci namun banyak kendala yang  dihadapi seperti keterbatasan anggaran pemerintah dan keengganan masyarakat untuk pindah.  Dia melanjutkan upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan penegakan hukum terkait implementasi RTRW. Bentuknya dapat berupa pengendalian  pemanfaatan ruang serta tidak menerbitkan izin lagi di lokasi yang jelas-jelas rawan bencana tinggi.

Selain itu edukasi ke masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat lebih  memahami konsekuensi apa yang akan mereka hadapi jika terus bertahan pada lokasi yang sebenarnya telah ditetapkan pemerintah sebagai rawan bencana tinggi. Dengan memperkuat regulasi tata ruang dan meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap bencana diharapkan dapat  menjadi solusi pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Sementara itu dari data yang dilansir oleh Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB),  sampai dengan pertengahan Oktober 2018 setidaknya telah terjadi 1,230 frekuensi kejadian  bencana. Tingginya frekuensi ini disebabkan kondisi geografis Indonesia yang terletak pada  pertemuan tiga lempeng tektonik aktif. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah terbentuknya  deretan gunung api aktif (127 gunung api) di Indonesia. Selain itu, seluruh wilayah Indonesia  dinilai memiliki kerawanan gempa bumi dan hanya Pulau Kalimantan yang relatif memiliki bahaya rendah terhadap gempa bumi.

Tag : Gempa Palu
Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top